Aksi Mahasiswa soal Karhutla Memanas, Gubernur dan Ketua DPRD Jambi Sepakat Temui Massa Dalam Waktu Dekat
POJOK JAMBI, JAMBI – Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (15/10/2026), berlangsung tegang.
Mahasiswa datang untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur Jambi Al Haris atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat.Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti penggunaan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp30 miliar yang mereka minta dibuka secara transparan kepada publik.
Selain itu, massa juga mendesak evaluasi terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap belum maksimal menjalankan tugas dalam menangani persoalan karhutla.Massa mulai berkumpul di depan Kantor Gubernur Jambi sekitar pukul 15.00 WIB. Tak lama berselang, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi dengan mempertanyakan langkah pemerintah provinsi dalam menghadapi bencana asap. Mereka juga menyampaikan kekecewaan karena Gubernur Al Haris belum menemui massa secara langsung.
Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa dan aparat keamanan terlibat aksi saling dorong. Situasi tersebut berlangsung di tengah desakan mahasiswa agar aspirasi mereka didengar langsung oleh pimpinan daerah.Sekitar pukul 16.00 WIB, massa bergerak memasuki kompleks perkantoran Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi. Aksi kemudian berlanjut di sekitar kantor gubernur, dengan mahasiswa tetap menyuarakan tuntutan terkait penanganan karhutla dan keterbukaan penggunaan anggaran.
Komunikasi antara mahasiswa dan Gubernur Jambi akhirnya berlangsung melalui panggilan video WhatsApp sekitar pukul 16.50 WIB. Dalam komunikasi tersebut, disepakati bahwa Gubernur Al Haris akan menemui mahasiswa pada 19 Oktober 2026.Meski demikian, kesepakatan tersebut belum membuat massa mengakhiri aksinya. Mahasiswa kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi ke Gedung DPRD Provinsi Jambi karena mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Gubernur pada hari pelaksanaan aksi.
Massa tiba di gedung DPRD sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah menunggu dan melakukan komunikasi, perwakilan mahasiswa kembali terhubung melalui panggilan video dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi sekitar pukul 17.40 WIB. Dari komunikasi tersebut, Ketua DPRD juga menyatakan kesediaannya untuk menemui mahasiswa pada 19 Oktober mendatang.
Kesepakatan pertemuan dengan kedua pimpinan daerah itu menjadi perkembangan penting dalam aksi mahasiswa kali ini. Namun, tuntutan terkait transparansi anggaran, penanganan karhutla, dan evaluasi kinerja OPD masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah provinsi.
Mahasiswa kini menantikan pertemuan yang telah dijadwalkan tersebut. Mereka berharap kesempatan itu dapat menjadi ruang untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai langkah penanganan karhutla sekaligus memastikan tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebatas komunikasi dan kesepakatan pertemuan.






