Geruduk Kantor DPW PAN Jambi, GMNI Desak Zulkifli Hasan Evaluasi Kadernya
POJOK JAMBI, JAMBI – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jambi mendatangi Kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi, Kamis (15/10/2026). Dalam aksi unjuk rasa yang disertai konferensi pers tersebut, mahasiswa mendesak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengevaluasi kinerja kader partainya yang menduduki jabatan publik di Provinsi Jambi.
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik GMNI terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka menilai partai politik tidak cukup hanya mengusung kader dalam kontestasi pemilu, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kinerja kadernya setelah memperoleh jabatan dan kepercayaan dari masyarakat.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menegaskan bahwa evaluasi terhadap kader PAN yang menduduki jabatan publik diperlukan untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai amanah rakyat. Menurutnya, mandat masyarakat harus diwujudkan melalui kinerja yang nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Baca Juga:
GMNI secara khusus menyoroti Ketua DPW PAN Jambi, Al Haris, yang saat ini menjabat Gubernur Jambi, serta Wakil Ketua DPW PAN Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, yang menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi. Keduanya didesak menunjukkan pertanggungjawaban melalui kebijakan yang konkret, keterbukaan informasi, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengawasan secara optimal.
Selain persoalan tata kelola pemerintahan, GMNI turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran, membuka informasi kualitas udara secara transparan, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan kesehatan, terutama kelompok rentan.
Ludwig menilai penanganan karhutla harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan tidak berhenti pada imbauan. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, sementara setiap pejabat publik perlu menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, GMNI juga mengajak masyarakat lebih kritis dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Rekam jejak, integritas, kapasitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dinilai perlu menjadi pertimbangan utama dalam memilih pemimpin maupun wakil rakyat.
GMNI Jambi menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Mereka berharap kritik yang disampaikan dapat mendorong pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi GMNI, kepercayaan rakyat tidak seharusnya dipandang sebagai legitimasi tanpa batas bagi pejabat publik. Partai politik dan para kadernya dituntut membuktikan komitmen melalui kinerja serta pertanggungjawaban yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (BYU)
Baca Juga:
Artikel Terkait
