Penanganan Karhutla Jambi Disorot, Mahasiswa Pertanyakan Penggunaan Dana Rp30 Miliar
JAMBI – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi menjadi perhatian massa aksi yang mendesak pemerintah daerah agar lebih terbuka mengenai perkembangan penanganan kebakaran, penggunaan anggaran, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan penjelasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang menghubungkan terjadinya karhutla dengan fenomena El Niño. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai faktor penyebab kebakaran serta memaparkan upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilaksanakan. Massa menilai bahwa kondisi cuaca perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran dan meminimalkan dampaknya.
Massa juga menuntut keterbukaan informasi mengenai luas lahan terbakar yang disebut mencapai 1.700 hektare. Pemerintah diminta menyampaikan data secara jelas, termasuk sebaran lokasi kebakaran dan perkembangan penanganannya. Selain itu, bantuan pemerintah pusat senilai Rp30 miliar turut menjadi sorotan. Massa mendesak Pemprov Jambi menjelaskan rincian penggunaan dana tersebut, mulai dari pembagian anggaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait hingga realisasi pelaksanaannya di lapangan.
Baca Juga:
Dampak kabut asap terhadap kehidupan masyarakat juga menjadi salah satu persoalan yang disampaikan. Massa mendesak pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat RT agar warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat memperoleh penanganan dengan cepat. Perhatian khusus juga diminta bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia. Di sektor pendidikan, pemerintah didesak memastikan pembelajaran daring bagi siswa dan mahasiswa dapat berlangsung secara optimal selama kondisi lingkungan belum mendukung kegiatan belajar secara langsung.
Massa aksi turut meminta agar perusahaan yang lahannya mengalami kebakaran ikut bertanggung jawab sesuai ketentuan dan kewenangannya. Mereka menilai penanganan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh pihak terkait, sehingga upaya pencegahan, pemadaman, dan pemulihan lingkungan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Namun, tanggapan yang disampaikan Asisten I Pemprov Jambi saat menerima aspirasi tersebut memicu kekecewaan massa aksi. Sebagai bentuk kritik, mereka memberikan julukan “BASI” atau “Bapak Asap Indonesia” kepada Gubernur Jambi. Massa juga menyatakan akan memperluas penggunaan tagar tersebut sebagai simbol protes terhadap penanganan karhutla di Provinsi Jambi.
Menurut tuntutan massa, karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, mobilitas warga, dan kestabilan ekonomi. Karena itu, mereka mendesak pemerintah segera menunjukkan langkah nyata, membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan, serta memastikan kebijakan penanganan karhutla memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga:
Massa berharap pemerintah tidak berhenti pada penyampaian penjelasan, tetapi juga menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka dan menunjukkan hasil nyata dalam menekan kebakaran serta mengurangi dampak kabut asap di Provinsi Jambi. (TMO)
Artikel Terkait
